Pengurus Fosei Periode 2015

Ekonom Rabbani ....BISA!!!.

Jumat, 11 Mei 2018

ADA APA DENGAN TREND INDUSTRI KEUANGAN ISLAM DI INGGRIS ?

ADA APA DENGAN TREND INDUSTRI KEUANGAN ISLAM DI INGGRIS ?


Ditulis Oleh : HRD Departement

Halal lifestyle atau yang biasa disebut gaya hidup halal saat ini menjadi tren pasar global. Banyak negara di berbagai belahan dunia tengah berupaya menerapkan sistem halal lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Ada fenomena menarik, ternyata yang berupaya menerapkan halal lifestyle tidak hanya dari kalangan negara muslim saja.Tetapi negara-negara yang berpenduduk mayoritas non muslim juga tengah berupaya keras ingin menerapkan halal lifestyle dalam kehidupan mereka.
Salah satu negara non muslim yang kian gencar mengeluarkan produk-produk halal adalah Inggris. Meski jumlah muslim di Inggris lebih kecil dari Paris dan Jerman, tren gaya hidup halal ternyata lebih berkembang di negara Ratu Elisabeth tersebut. Halal lifestyle yang tumbuh pesat di Inggris adalah produk industri keuangan,baik perbankan maupun di luar bank. Industrkeuangan Inggris muncul pada tahun 2013 ketika Perdana Menteri David Cameron mengumumkan rencana untuk mengembangkan kota Inggris menjadi ibu kota keuangan Islam Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan penerbitan sukuk negara pada tahun 2014. Penjualan Sukuk Britania Raya secara luas dilihat sebagai keberhasilan karena menarik 2,3 miliar poundsterling atas perintah bank sentral, sovereign wealth funds, dan investor institusional lainnya. Penerbitan sukuk tersebut pun menjadikan Inggris sebagai negara pertama di luar Islam yang menggunakan instrumen sukuk.
Sedangkan perbankan syariah Inggris pun ikut berkembang, ditandai dengan berdirinya the Islamic Bank of Britain (IBB) padatahun 2004 dan menjadi bank syariah pertama di Eropa yang diikuti dengan beberapa prestasi. Pada awal tahun pembukaan IBB, tercatat lima puluh ribu orang menjadi nasabah.Hal ini sebagai bukti nyata respon positif masyarakat terhadap ekonomi syariah. Meskipun baru terbentuk, nyatanya perbankan syariah bisa bersaing dengan bank konvensional lainnya dalam menawarkan produk-produk berkualitas kepada masyarakat. Bahkan bisa dibilang perkembangan perbankan syariah ini jauh lebih maju dibandingkan dengan negara di Asia. Kemajuan tersebut terlihat dari tinggi nya aset bank syariah di Inggris yang sudah mencapai US$ 18 miliar dan juga perbankan syariah di Inggris dijadikan sebagai tempat berinvestasi oleh kalangan umat Islam dari negara teluk yang kaya raya dengan prinsip syariah. Sehingga perbankan syariah di Inggris lebih dikenal dengan istilah investor banking dan banyak produk perbankan syariah di Inggris juga menawarkan produk investasi yang penggunaan dananya sesuai hukum Islam.
Beberapa faktor yang mendukung tumbuhnya industrkeuangan syariah di Inggris,yaitu London memiliki ekosistem finansial yang sempurna. Artinya, London merupakan pasar utang dan ekuitas yang besar dan sangat likuid, profesional berkualitas. Selain itu, mereka mempunyai pengacara dan bankir, regulator keuangan berorientasi bisnis dan pasar yang dikembangkan untuk instrumen manajemen risiko, seperti derivatif dan asuransi.
Trenpositifakan halal lifestyle di Inggrisk hususnya di sektor industri keuangan syariah menunjukkan geliat ekonomi Islam yang semakin berkembang. Produk-produk syariah tak hanya disukai muslim, bahkan non muslim banyak yang telah menginvestasikan dana nya di lembaga keuangan syariah. Hal ini pun membuktikan bahwa syariat Islam memang diperuntukkan untuk kemaslahatan seluruh umat.






SUMBER PUSTAKA

Aisyah. 2017. PerkembanganPerbankan Syariah di Inggris(on-line).
http://www.ibec-febui.com/, diakses 15 April 2018.
Masyrafina, Idealisa. 2017Alasan London Jadi Pusat Keuangan Syariah di Barat (on-line).
http://www.republika.co.id, diakses 15 April 2018.



BITCOIN : MENELAAHFENOMENA DARIBERBAGAI SUDUT PANDANG

BITCOIN : MENELAAHFENOMENA DARIBERBAGAI SUDUT PANDANG

(Hasil Review Pendapat DariDr. Oni Sahroni MA[1]dan Dr. Muniarti Mukhlisin M.Acc[2])


Ditulis Oleh : Eka Oktaviani Widiastuti(Research Departement)

Deskripsi
Bitcoin semakin viral setelah boomingnya mata uang cryptocurrency. Banyak para pegiat bisnis mulai menekuni virtual asset tersebut. Lantas bagaimana sudut pandang fiqih Islam memandang bisnis bitcoin tersebut? Berikut ulasannya.

Artikel
Disruption di era digital mendatangkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Tak hanya menyangkut satu atau dua aspek saja, disruption sudah merambah ke berbagai aspek, termasuk ekonomi. Digitalisasi setiap sisi dalam kegiatan ekonomi, mendatangkan beberapa fitur wajah baru dunia perekonomian.
Bitcoin merupakan bagian dari cryptocurrency. Virtual asset tersebut pertama kalinya di perkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Saat ini, sudah banyak para pengguna bitcoin yang bermunculan di Indonesia. Alasan mereka menggunakan mata uang tersebut bermacam-macam, ada yang didasarkan karena prospek perkembangannya, maupun karena hanya unsur coba-coba saja. Lantas, jika ditinjau dari sisi syariah – fiqih Islam, bagaimana tanggapan para ulama memandang fenomena tersebut? Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai hal tersebut.

Kolaborasi Pendapat Dua Tokoh Tentang Bitcoin

Saya yakin banyak diluar sana banyak sekali pendapat dari para ahli atau ulama mengenai bitcoin. Tak heran bagi Anda yang masih awam dengan bitcoin akan merasa bingung dengan penjelasan dan pendapat para ahli tersebut. Artikel ini mencoba menyajikan dua sisi pandang tokoh mengenai bitcoin. Meski tidak bisa ditelaah lebih dalam pihak mana yang benar, setidaknya semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi Anda untuk sedikit mengenal apa itu bitcoin. Selanjutnya simaklah beberapa ulasan hasil review pendapat dua tokoh tersebut berikut ini.

Bitcoin : Mata Uangkah?

Sesuai dengan sub judulnya, tentu yang muncul pertama kali di benak Anda adalah ada kemungkinan bitcoin bukan mata uang. Memang benar, terdapat jajak pendapat dari dua ulama Arab Saudi mengenai kedudukan bitcoin.
Dikutip dari pendapat Dr. Oni Sahroni MA, dikatakan bahwa terdapat dua pendapat ahli ulama asal Arab Saudi mengenai kedudukan bitcoin sebagai alat tukar atau bukan. Pertama, pendapat yang diwakili oleh Syekh Ali AL-Quri’ seorang ulama ahli fiqih dan ekonomi menyatakan bahwa bitcoin merupakan alat tukar. Hal tersebut dikarenakan bitcoin telah memenuhi tiga fungsi/kualifikasi dari mata uang, yaitu alat tukar, sebagai nilai dari aset atau barang di masyarakat/negara tersebut, dan menjadi standar dari aset barang/negara tersebut. Menurut beliau bitcoin dengan karakteristik dan pola transaksi telah memenuhi unsur ketiganya, maka bisa dikatakan bahwa bitcoin adalah mata uang. Kedua, pendapat yang diwakili oleh Syekh Abdussadar Al-Buhudha seorang ahli ulama asal Arab Saudi mengatakan bahwa bitcoin belum memenuhi kualifikasi mata uang. Hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi unsur yang pertama, uang harus bisa diterima secara masif oleh masyarakat sedangkan saat ini bitcoin hanya diterima oleh beberapa penggunanya saja. Kemudian, bitcoin tidak ada otoritas jasa yang menerbitkan (underlying) sehingga tidak memenuhi unsur kedua maupun ketiga, dan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Beliau juga menambahkan bahwa bukan hanya merujuk ketiga kualifikasi yang sudah disebutkan di atas untuk mengetahui apakah bitcoin mata uang atau bukan. Tapi, harus diadakan telaah pula mengenai pengaruh bitcoin terhadap ekonomi secara makro. Menurutnya bitcoin merupakan barang komoditi bukan mata uang, karena sifat transaksinya hanya untuk spekulatif bukan untuk alat tukar. Adapun kesimpulan yang didapat dari dua pendapat ulama tersebut yaitu hingga saat ini ulama belum bisa menyimpulkan apa pengaruh bitcoin terhadap ekonomi secara makro, ditambah belum adanya fatwa mengenai bitcoin maka menambah rentetan pendapat yang masih pro dan kontra. 
Berbeda dengan sebelumnya, pendapat dari Dr. Muniarti Mukhlisin, M.Acc yang menyatakan bahwa bitcoin merupakan mata uang namun penggunaannya dilarang di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bank Indonesia yang secara tegas melarang penggunaan mata uang tersebut untuk kegiatan transaksi jual beli sehari-hari, karena jika ditinjau dari sisi kestabilan moneter kedepan jika bitcoin tersebut diberlakukan maka akan mengancam kestabilan ekonomi, memunculkan tindak kejahatan, serta jika ditinjau dari sisi syariah mengandung unsur gharar, maysir, dll. Otoritas Jasa Keuangan juga sudah melarang mengenai penggunaan bitcoin sebagaimana POJK terbaru mengenai fintech yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dikatakan bahwa segala bentuk pinjam meminjam dan transaksi digital ahrus didukung dengan penyediaan escrow account dan virtual account yang sesuai dengan mata uang di Indoensia yaitu rupiah. Artinya bitcoin tidak masuk dalam kategori fintech sesuai dengan POJK tersebut.

Hukum Trading Bitcoin, Samakah dengan Trading Forex?

Sesuai syariat Islam, trading forex memang dilarang pelaksanaannya. Namun, bagaimana dengan trading bitcoin? Berikut akan dibahas mengenai hukum trading bitcoin.
Tahukah Anda bahwa ternyata sebagian dari pengguna bitcoin yang ada hanya coba-coba ketika menggunakan virtual aset tersebut. Lain halnya dengan pihak tertentu yang memposisikan bitcoin sebagai komoditi. Jika ditinjau dari sisi syariah, hal tersebut tentunya dilarang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa jika ada transaksi jual-beli mata uang yang sama, maka harus dilakukan dengan tunai dan jumlah yang sama. Sekarang coba kita analisa, untuk transaksi bitcoin sebagai komoditi atau dikenal sebagai trading bitcoin tentunya tidak mungkin jika dilakukan secara tunai karena cakupan bitcoin yang menyeluruh, sehingga dikenal sebagai one world one currency. Disamping itu, perbedaan mata uang dari satu negara dengan negara lain juga menjadikan transaksi tersebut memungkinkan adanya unsur riba didalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi trading bitcoin hukumnya sama dengan trading forex yaitu haram karena terdapat unsur gharar, dharar, dan melanggar aspek tunai tersebut.

Bitcoin dalam Perspektif Modal Usaha/Bisnis

Berbeda dengan penjelasan mengenai hukum trading bitcoin yang jelas sekali dilarang. Dr. Oni Sahroni MA menelaah perspektif bitcoin dalam kegiatan bisnis/modal usaha sesuai dengan pandangan ahli ulama yang pertama yaitu pihak yang memandang bitcoin sebagai alat tukar. Menurutnya untuk menentukan bitcoin boleh digunakan sebagai investasi, setidaknya harus memenuhi tiga ketentuan yaitu:
1.      Jual Beli (Al-Ba’i)
Bitcoin dapat digunakan sebagai modal usaha/bisnis sesuai dengan harga beli, jika objeknya barang dan memenuhi ketentuan jual beli.
2.      Ijarah
Jika objeknya adalah jasa, maka ketentuannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan ijarah.
3.      Akad Bagi Hasil
Apabila bitcoin tersebut digunakan sebagai modal usaha sesama pelaku, maka harus memerhatikan akad bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah.
Namun, Dr. Oni Sahroni MA juga menegaskan, bahwa agar terhindar dari praktik-praktik terlarang seperti riba, gharar, ba’i an najasy, monopoli, dana non halal dan lain sebagainya maka perlu diperhatikan kembali ketiga aspek tersebut. Di lain sisi beliau juga menegaskan bahwa hingga saat ini masih banyak perbedaan pandangan para ulama mengenai bitcoin. Untuk itu alangkah lebih baikny untuk menghindari hal-hal yang spekulatif dan penuh dengan keragu-raguan.

Kesimpulan

Itu dia beberapa sisi pandang mengenai fenomena bitcoin. Menurut penulis kesimpulan yang didapat dari pembahasan sebelumnya yaitu bahwa bitcoin merupakan mata uang virtual yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu di dunia digital. Haram/tidaknya bitcoin tergantung dari tujuan si pengguna dan wilayah yurisdiksi dimana bitcoin tersebut beredar. Mengapa? Karena ketika hanya melihat dari sisi spekulasi dan gharar atas transaksi bitcoin itu tidak bisa mendasarkan bahwa bitcoin haram. Karena perdagangan emas, perak, dollar dan bahkan kegiatan perdagangan di pasar juga sama-sama terdapat unsur spekulasi, apakah untung atau rugi.
Hal tersebut juga dilihat dari tujuan si pengguna dan wilayah yurisdiksi. Perlu dikoreksi apa tujuan dari penggunaan bitcoin tersebut, apakah untuk komoditi atau alat tukar, kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, banyak maslahat atau mudharat. Sepertinya hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan sebuah peraturan. Ditambah dengan adanya regulasi sesuai dengan yurisdiksi juga semakin memperkuat posisi haram tidaknya transaksi bitcoin tersebut.

Saran

Melihat fenomena tersebut alangkah lebih baiknya untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi. Hindari kegiatan yang masih menimbulkan keragu-raguan di dalamnya.
Bagi para ekonom rabbani perlu diadakan suatu riset mengenai “Motif Para Pengguna Bitcoin” untuk mengetahui maksud penggunaan cryptocurrency tersebut. Bisa juga ditambah dengan analisa fiqih Islam, sehingga dapat diperoleh suatu data mengenai keterkaitan motif penggunaan bitcoin dengan pandangan agama.

Itulah sedikit pembahasan mengenai bitcoin, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kekeliruan silahkan dikoreksi. Semoga bermanfaat


[1] Direktur SIBER-SEBI dan Anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Doktor Fiqh Muqaran Univ Al Azhar Cairo
[2]Rektor STEI Tazkia

Selasa, 01 Mei 2018

ESAI, OPINI, DAN ARTIKEL


(Review Materi)
Ditulis Oleh : Khoirunnisa Abidah(Research Departement)
Ketiganya adalah termasuk karangan nonfiksi, alias ditulis berdasarkan fakta.Bahkan ada yang mengatakan semua tulisan nonfiksi adalah artikel. Opini dan esai adalah sama-sama artikel. 
Secara definisi tulisan esai,opini, dan artikel, itu sama, yakni pandangan, pendapat, atau anggapan seseorang terhadap suatu masalah. Jadi, semuanya berdasarkan interpretasi semata.
Ada beberapa perbedaan antara esai, opini, dan artikel. Yaitu bisa dilihat dari segi definisi dan dari segi isi.
Perbedaan dari segi definisi
1.      Esai                 : Pendapat/ opini yang dipadukan dengan data dan teori untuk
menyelesaikan masalah.
2.      Opini               : Fullpendapat penulis, tetapi tetap memakai data yang
mendukung agar valid.
3.      Artikel             : Analisis teori dan data. Memaparkan suatu data, lalu
dimasukkan teori. Pendapat penulis lebih sedikit.
Perbedaan dari segi isi
1.      Esai                 : Masalah tidak harus update. Membahas sesuatu hal yang
ilmiah.
2.      Opini               : Membahas isu yang sedang hangat terjadi. Tema bersifat
aktual.
3.      Artikel             : Membahas suatu hal yang ilmiah. Tema aktual (fenomena
yang sedang terjadi) atau tema mengenai fenomena yang akan
terjadi atau tema mengenai fenomena yang mendadak terjadi
(contoh : gunung meletus, tokoh yang meninggal).
1.      Esai
Sistematika esai untuk lomba :
a.      
Pendahuluan / masalah                    
b.      Isi/ data
c.       Pendapat/ solusi
d.      Saran
1)      Solusi kita adalah solusi yang terbaik
2)      Solusi orang bukan yang terbaik
3)      Masukkan ide orang lain, cari kelemahan, beritahukan ide sendiri untuk menutupi kekurangan ide orang lain
4)      Bahasa baku

2.      Opini
a.       Bahasa tidak baku/ menggunakan diksi
b.      Seakan-akan opini penulis adalah opini yang paling benar
c.       Jarang menggunakan data. Didominasi oleh pendapat, data hanyalah penunjang.
d.      Tidak ada sistematika ilmiah. Bisa dimulai dari kritik saran kemudian masalah, atau sebaliknya.

3.      Artikel
a.       Artikel di koran dikaitkan oleh data yang memang terjadi
b.      Hanya membaca data tidak memecahkan masalah
c.       Bahasa baku

d.      Tidak ada sistematika penulisan. Dimulai dari data yang paling umum dulu lalu data khusus yang akan dibahas, atau sebaliknya.

BITCOIN : MENELAAH FENOMENA DARI BERBAGAI SUDUT PANDANG


(Hasil Review Pendapat DariDr. Oni Sahroni MA[1]dan Dr. Muniarti Mukhlisin M.Acc[2])


Ditulis Oleh : Eka Oktaviani Widiastuti(Research Departement)

Deskripsi
Bitcoin semakin viral setelah boomingnya mata uang cryptocurrency. Banyak para pegiat bisnis mulai menekuni virtual asset tersebut. Lantas bagaimana sudut pandang fiqih Islam memandang bisnis bitcoin tersebut? Berikut ulasannya.

Artikel
Disruption di era digital mendatangkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Tak hanya menyangkut satu atau dua aspek saja, disruption sudah merambah ke berbagai aspek, termasuk ekonomi. Digitalisasi setiap sisi dalam kegiatan ekonomi, mendatangkan beberapa fitur wajah baru dunia perekonomian.
Bitcoin merupakan bagian dari cryptocurrency. Virtual asset tersebut pertama kalinya di perkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Saat ini, sudah banyak para pengguna bitcoin yang bermunculan di Indonesia. Alasan mereka menggunakan mata uang tersebut bermacam-macam, ada yang didasarkan karena prospek perkembangannya, maupun karena hanya unsur coba-coba saja. Lantas, jika ditinjau dari sisi syariah – fiqih Islam, bagaimana tanggapan para ulama memandang fenomena tersebut? Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai hal tersebut.

Kolaborasi Pendapat Dua Tokoh Tentang Bitcoin

Saya yakin banyak diluar sana banyak sekali pendapat dari para ahli atau ulama mengenai bitcoin. Tak heran bagi Anda yang masih awam dengan bitcoin akan merasa bingung dengan penjelasan dan pendapat para ahli tersebut. Artikel ini mencoba menyajikan dua sisi pandang tokoh mengenai bitcoin. Meski tidak bisa ditelaah lebih dalam pihak mana yang benar, setidaknya semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi Anda untuk sedikit mengenal apa itu bitcoin. Selanjutnya simaklah beberapa ulasan hasil review pendapat dua tokoh tersebut berikut ini.

Bitcoin : Mata Uangkah?

Sesuai dengan sub judulnya, tentu yang muncul pertama kali di benak Anda adalah ada kemungkinan bitcoin bukan mata uang. Memang benar, terdapat jajak pendapat dari dua ulama Arab Saudi mengenai kedudukan bitcoin.
Dikutip dari pendapat Dr. Oni Sahroni MA, dikatakan bahwa terdapat dua pendapat ahli ulama asal Arab Saudi mengenai kedudukan bitcoin sebagai alat tukar atau bukan. Pertama, pendapat yang diwakili oleh Syekh Ali AL-Quri’ seorang ulama ahli fiqih dan ekonomi menyatakan bahwa bitcoin merupakan alat tukar. Hal tersebut dikarenakan bitcoin telah memenuhi tiga fungsi/kualifikasi dari mata uang, yaitu alat tukar, sebagai nilai dari aset atau barang di masyarakat/negara tersebut, dan menjadi standar dari aset barang/negara tersebut. Menurut beliau bitcoin dengan karakteristik dan pola transaksi telah memenuhi unsur ketiganya, maka bisa dikatakan bahwa bitcoin adalah mata uang. Kedua, pendapat yang diwakili oleh Syekh Abdussadar Al-Buhudha seorang ahli ulama asal Arab Saudi mengatakan bahwa bitcoin belum memenuhi kualifikasi mata uang. Hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi unsur yang pertama, uang harus bisa diterima secara masif oleh masyarakat sedangkan saat ini bitcoin hanya diterima oleh beberapa penggunanya saja. Kemudian, bitcoin tidak ada otoritas jasa yang menerbitkan (underlying) sehingga tidak memenuhi unsur kedua maupun ketiga, dan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Beliau juga menambahkan bahwa bukan hanya merujuk ketiga kualifikasi yang sudah disebutkan di atas untuk mengetahui apakah bitcoin mata uang atau bukan. Tapi, harus diadakan telaah pula mengenai pengaruh bitcoin terhadap ekonomi secara makro. Menurutnya bitcoin merupakan barang komoditi bukan mata uang, karena sifat transaksinya hanya untuk spekulatif bukan untuk alat tukar. Adapun kesimpulan yang didapat dari dua pendapat ulama tersebut yaitu hingga saat ini ulama belum bisa menyimpulkan apa pengaruh bitcoin terhadap ekonomi secara makro, ditambah belum adanya fatwa mengenai bitcoin maka menambah rentetan pendapat yang masih pro dan kontra. 
Berbeda dengan sebelumnya, pendapat dari Dr. Muniarti Mukhlisin, M.Acc yang menyatakan bahwa bitcoin merupakan mata uang namun penggunaannya dilarang di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bank Indonesia yang secara tegas melarang penggunaan mata uang tersebut untuk kegiatan transaksi jual beli sehari-hari, karena jika ditinjau dari sisi kestabilan moneter kedepan jika bitcoin tersebut diberlakukan maka akan mengancam kestabilan ekonomi, memunculkan tindak kejahatan, serta jika ditinjau dari sisi syariah mengandung unsur gharar, maysir, dll. Otoritas Jasa Keuangan juga sudah melarang mengenai penggunaan bitcoin sebagaimana POJK terbaru mengenai fintech yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dikatakan bahwa segala bentuk pinjam meminjam dan transaksi digital ahrus didukung dengan penyediaan escrow account dan virtual account yang sesuai dengan mata uang di Indoensia yaitu rupiah. Artinya bitcoin tidak masuk dalam kategori fintech sesuai dengan POJK tersebut.

Hukum Trading Bitcoin, Samakah dengan Trading Forex?

Sesuai syariat Islam, trading forex memang dilarang pelaksanaannya. Namun, bagaimana dengan trading bitcoin? Berikut akan dibahas mengenai hukum trading bitcoin.
Tahukah Anda bahwa ternyata sebagian dari pengguna bitcoin yang ada hanya coba-coba ketika menggunakan virtual aset tersebut. Lain halnya dengan pihak tertentu yang memposisikan bitcoin sebagai komoditi. Jika ditinjau dari sisi syariah, hal tersebut tentunya dilarang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa jika ada transaksi jual-beli mata uang yang sama, maka harus dilakukan dengan tunai dan jumlah yang sama. Sekarang coba kita analisa, untuk transaksi bitcoin sebagai komoditi atau dikenal sebagai trading bitcoin tentunya tidak mungkin jika dilakukan secara tunai karena cakupan bitcoin yang menyeluruh, sehingga dikenal sebagai one world one currency. Disamping itu, perbedaan mata uang dari satu negara dengan negara lain juga menjadikan transaksi tersebut memungkinkan adanya unsur riba didalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi trading bitcoin hukumnya sama dengan trading forex yaitu haram karena terdapat unsur gharar, dharar, dan melanggar aspek tunai tersebut.

Bitcoin dalam Perspektif Modal Usaha/Bisnis

Berbeda dengan penjelasan mengenai hukum trading bitcoin yang jelas sekali dilarang. Dr. Oni Sahroni MA menelaah perspektif bitcoin dalam kegiatan bisnis/modal usaha sesuai dengan pandangan ahli ulama yang pertama yaitu pihak yang memandang bitcoin sebagai alat tukar. Menurutnya untuk menentukan bitcoin boleh digunakan sebagai investasi, setidaknya harus memenuhi tiga ketentuan yaitu:
1.      Jual Beli (Al-Ba’i)
Bitcoin dapat digunakan sebagai modal usaha/bisnis sesuai dengan harga beli, jika objeknya barang dan memenuhi ketentuan jual beli.
2.      Ijarah
Jika objeknya adalah jasa, maka ketentuannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan ijarah.
3.      Akad Bagi Hasil
Apabila bitcoin tersebut digunakan sebagai modal usaha sesama pelaku, maka harus memerhatikan akad bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah.
Namun, Dr. Oni Sahroni MA juga menegaskan, bahwa agar terhindar dari praktik-praktik terlarang seperti riba, gharar, ba’i an najasy, monopoli, dana non halal dan lain sebagainya maka perlu diperhatikan kembali ketiga aspek tersebut. Di lain sisi beliau juga menegaskan bahwa hingga saat ini masih banyak perbedaan pandangan para ulama mengenai bitcoin. Untuk itu alangkah lebih baikny untuk menghindari hal-hal yang spekulatif dan penuh dengan keragu-raguan.

Kesimpulan

Itu dia beberapa sisi pandang mengenai fenomena bitcoin. Menurut penulis kesimpulan yang didapat dari pembahasan sebelumnya yaitu bahwa bitcoin merupakan mata uang virtual yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu di dunia digital. Haram/tidaknya bitcoin tergantung dari tujuan si pengguna dan wilayah yurisdiksi dimana bitcoin tersebut beredar. Mengapa? Karena ketika hanya melihat dari sisi spekulasi dan gharar atas transaksi bitcoin itu tidak bisa mendasarkan bahwa bitcoin haram. Karena perdagangan emas, perak, dollar dan bahkan kegiatan perdagangan di pasar juga sama-sama terdapat unsur spekulasi, apakah untung atau rugi.
Hal tersebut juga dilihat dari tujuan si pengguna dan wilayah yurisdiksi. Perlu dikoreksi apa tujuan dari penggunaan bitcoin tersebut, apakah untuk komoditi atau alat tukar, kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, banyak maslahat atau mudharat. Sepertinya hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan sebuah peraturan. Ditambah dengan adanya regulasi sesuai dengan yurisdiksi juga semakin memperkuat posisi haram tidaknya transaksi bitcoin tersebut.

Saran

Melihat fenomena tersebut alangkah lebih baiknya untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu transaksi. Hindari kegiatan yang masih menimbulkan keragu-raguan di dalamnya.
Bagi para ekonom rabbani perlu diadakan suatu riset mengenai “Motif Para Pengguna Bitcoin” untuk mengetahui maksud penggunaan cryptocurrency tersebut. Bisa juga ditambah dengan analisa fiqih Islam, sehingga dapat diperoleh suatu data mengenai keterkaitan motif penggunaan bitcoin dengan pandangan agama.

Itulah sedikit pembahasan mengenai bitcoin, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kekeliruan silahkan dikoreksi. Semoga bermanfaat.




 SUMBER PUSTAKA



[1] Direktur SIBER-SEBI dan Anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Doktor Fiqh Muqaran Univ Al Azhar Cairo
[2]Rektor STEI Tazkia

Kamis, 05 April 2018

MENTAL BLOCK

MENTAL BLOCK
Ditulis Oleh : Inas Fawazi (Research Departement)


Mental merupakan salah satu faktor utama pendorong manusia untuk meraih kesuksesan yang ingin mereka gapai. Mental yang kuat akan menjadi kekuatan yang akan mengantarkan seseorang menuju kesuksesan. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki mental yang kuat akan selalu merasa enggan atau tidak sanggup untuk mencapai apa yang diingankannya. Seseorang yang memiliki mental yang lemah tidak akan mampu melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang mengalami apa yang disebut dengan mental block.
Mental block merupakan hambatan mental ataupun psikologis yang menyelubungi pikiran seseorang. Hambatan ini membawa seseorang tersebut ke dalam perspektif negatif tentang dirinya sehingga menyebabkan seseorang sulit untuk mengaktualisasi dirinya. Ketakutan seseorang untuk melakukan sesuatu, ketidakyakinan mereka terhadap diri mereka sendiri menjadikan mereka tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya sehingga yang mereka dapatkan adalah kegagalan atau bahkan mereka tidak pernah mencobanya sama sekali.
Mental block ini diakibatkan oleh banyak hal, salah satunya adalah trauma terhadap masa lalu. Kejadian saat masa lalu yang menyisakan trauma berkelanjutan menjadikan hambatan psikologi bagi seseorang di masa mendatang karena dia akan takut mengalami hal seperti yang telah dia alami sebelumnya.
Banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi mental block. Mengubah sudut pandang tentang apa yang telah terjadi di masa lalu, dan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus kita alami, kemudian memutuskan untuk tidak terpengaruh dengan masa lalu dan bertekad untuk membuka lembaran baru, maka proses pergeseran kesadaran ini akan mengurai mental block ini secara perlahan, bahkan dalam kasus tertentu bisa menghantam mental block tersebut seketika.

SUMBER PUSTAKA
Fitriyani, Kiki. 2016.  "Konseling Krisis dalam Menangani Mental Block pada Korban
Penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta",  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

ZAKAT PNS

ZAKAT PNS
Ditulis Oleh : Topman

Zakat darisegi bahasa berarti bersih,suci,subur,berkat,danberkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat. Menurut UU No. 38 Tahun 1999, Pengertian Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslimat atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Setiap warganegara Indonesia yang menganut agama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban untuk menunaikan zakat.
Zakt merupakan salah satu darirukun islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim sebagai bukti keislamannya ketika seorangmuslim sudah memenuhisyarat-syaratsebagai muzakki (orang yang berzakat). Zakat wajib dikeluarkan berdasarkan perintah Alloh swt dalam firmanNya. “…dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat danruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (Al-Baqarah 2:43)”. “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, makarasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (At-Taubah 9:35)”. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikanmereka..." (At-Taubah 9:103)”Berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwa Alloh swt memerintah kan ummat Islam untuk berzakat karena dalam setiap harta yang berhasil diperoleh di dalamnya terdapat hak orang lain dan setiap manusia yang menguasainya berkewajiban untuk mengeluarkan shadaqah, infaqdan zakat. Apabila tidak dikeluarkan, berarti berlaku dzalim dengan menguasai atau memakan harta yang merupakan hak orang lain.
Zakat merupakan sebuah kegiatan social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat sangat penting dilihat dari berbagai aspek seperti dari segi ketaatan beragama,segiakhlak, dan kaitannya dengan hubungan social. Zakat dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan, kesenjangan social danpembangunan di suatu Negara termasuk di Indonesia. Dana zakat sebenarnya mampu berkontribusi dalam upaya menggapaicita-cita bangsa yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa.Potensi zakat di Indonesia sangatbesar, didukung dengan mayoritas warga Negara di Indonesia beragama Islam. Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011. Tetapi potensi besar ini belum direalisasikan secara optimal. Kementerian Agama memperkirakan potensi zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim bias mencapaiRp 10 triliun per tahun. Sementara, penerimaan zakat saat ini baru mencapai Rp 6 triliun dari potensi seluruh penerimaan zakat di negeri ini sebesar Rp 217 triliun. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain sertabanyaknya Lembaga Amil Zakat, dan praktik zakat konvensional yang dana nya tidak dihimpun terpusat ke BAZNAS.
Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya memaksimal kan potensi zakat ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan pemungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim yang bertujuan untuk menfasilitasi agar ASN muslim dapat dibantuan melalukan kewajiban berzakat dengan memotong langsung gaji merekadan dana zakat tersebut akan dikelola oleh BAZNAS. Saat ini, kementerian Agama sedang mempersiapkan PeraturanPresiden (Perpres) yang akan mengatur pungutan zakat sebesar 2,5 persen dari gaji ASN Muslim jika mencapai nishabdan haul.
Kurangnya kepercayaan msyarakat kepada pemerintah menjadi kendala dalam upaya memaksimalkan kebijakan ini. Sehingga pemerintah perlu membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah juga perlu mensosialisaikan aturan pengelolaan zakat dan manfaatnya bisa dilihat dandirasakan langsung oleh orang yang berhak menerimanya. Pengalokasian zakat harus transparan supaya tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat yang akan membayar zakat.










SUMBER PUSTAKA